IGOS Jangkau Sekolah Dasar di Yogyakarta

Yogyakarta - Gerakan Indonesia, Go Open Source! (IGOS) yang telah dideklarasikan oleh 5 Departemen atau Kementerian sejak Tahun 2004 mendapat tanggapan positif dari kalangan DPP APKOMINDO Yogyakarta. Hal ini terbukti dari kegiatan “PC Apkomindo DIY Peduli” sebagai sumbangsih untuk dunia pendidikan di Yogyakarta. Selama tahun 2008, kegiatan tersebut sudah diadakan enam kali dengan target sekolah dasar yang ada di Yogyakarta. Sekolah yang mendapat jatah program “PC Apkomindo DIY” adalah SDN Baturetno (26/2), SD Ngawen IV (4/3), SD Tirtoadi (8/3), SD Kalimenur (11/3), SD Tawangsari (11/3) dan SD Tengklik (15/3). Bantuan yang diberikan berupa unit komputer yang disertai CD dan buku Panduan Instalasi serta Penggunaan IGOS Nusantara.

Menurut Idwan Suhardi, Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan IPTEK, kegiatan ini merupakan salah satu contoh kepedulian dan langkah nyata dari pihak bisnis yang mengerti kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK. “Terima kasih kepada pihak Apkomindo Yogjakarta, Majalah Biskom dan Pemda DIY yang antusias bekerjasama secara terus menerus dengan pemerintah, khususnya Ristek dalam usaha menciptakan landasan pembangunan TIK yang kuat. Saya berharap kegiatan ini menjadi contoh nyata perlunya kemitraan antar stakeholder dan upaya untuk tetap mensosialisasikan pentingnya penggunakan software legal dan meminimalisir pembajakan di Indonesia,” jelas Idwan Suhardi pada sambutan yang diwakili oleh Agus Sediadi, Kabid Kemitraan Lembaga TI - Kementerian Riset & Teknologi.

Selain serah terima “PC Apkomindo DIY Peduli”, diselenggarakan juga Pelatihan IGOS Nusantara untuk guru-guru SD yang dipandu oleh Tim KSL (Kelompok Studi Linux) Univ. Atma Jaya Yogyakarta.

Memberikan pelajaran teknologi informasi khususnya Open Source kepada siswa tingkat dasar sangat penting yang akan melahirkan penggerak teknologi informasi masa mendatang. Kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan Open source diharapkan menjadi solusi pilihan dalam menggunakan software legal secara maksimal. Hal ini juga sesuai rekomendasi United Nation Development Program (UNDP), sehingga kemandirian bangsa dapat tetap terjaga.